BIMTEK KESBANGPOL

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
  •  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorangatau kelompok orang termasuk aparat negara baikdisengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yangsecara melawan hukum mengurangi, menghalangi,membatasi dan atau mencabut hak asasi manusiaseseorang atau kelompok orang yang dijamin olehundang-undang ini, dan tidak mendapatkan ataudikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukumyang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukumyang berlaku.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga Komisi NasionalHAM tidak mengatur soal mekanisme penegakan HAM dan tdkdapat merespon bila korban pelanggaran HAM ingin mengklaimeffective remedy ketika hak-haknya dilanggar.
Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 ttg HAM hanya mengaturkewenangan KOMNAS HAM untuk melakukan pemantauan danpenyelidikan terhadap suatu kasus, tindakan atau peristiwa yangdiduga terjadi pelanggaran HAM di dalamnya.
Pasal 95 UU Nomor 39 Tahun 1999, KOMNAS HAM memiliki
kewenangan untuk menerima pengaduan dari korban, turun ketempat peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM, danmemanggil secara paksa pihak-pihak yang terlibat, meskipunpemanggilan paksa tersebut harus melalui putusan pengadilannegeri.
Mekanisme pelanggaran HAM DI Indonesia setelah dilakukanpenyelidikan oleh KOMNAS HAM selanjutnya diserahkan padaKejaksaan dalam bentuk rekomendasi. Dan langkah-langkah
selanjutnuya sesuai dengan prosedur hukum acara pidana
Mekanisme penanganan pelanggaran HAM padaprinsipnya terbagi menjadi tiga cara :litigasi, nonlitigasi dan judicial review.
Litigasi : penyelesaian pelanggaran HAM denganmelalui jalur hukum seperti yang tercantum dalamKUHAP.
Non litigasi: mekanisme penyelesaian pelanggaranHAM melalui jalur di luar hukum (arbitrase, mediasidan pelaporan pada komisi-komisi HAM yangdibentuk : Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI,Ombudsman, Komisi Penyiaran, dll).
Judicial review: peninjauan kembali atas sebuahproduk kebijakan. Jika peninjauan kembali terhadapUU melalui Mahkamah Konstitusi. Peninjauan kembali.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis – Bimtek Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Masyarakat dan Apaaratur, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh  Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ),

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

Jadwal Bimtek Nasional 2019

JanuariFebruariMaret
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
01 – 02  Jan  201901 – 02  Feb  201901 – 02  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
04 – 05  Jan  201905 – 06  Feb  201904 – 05  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
08 – 09  Jan  201908 – 09  Feb  201908 – 09  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
13 – 14    Nov  201812 – 13  Feb  201911 – 12  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
15 – 16  Jan  201915 – 16  Feb  201915 – 16  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
18 – 19  Jan  201919 – 20  Feb  201918 – 19  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
22 – 23  Jan  201922 – 23  Feb  201922 – 23  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
25 – 26  Jan  201926– 27  Feb  201925 – 26  Mar  2019
Selasa – RabuSelasa – Rabu
29 – 30  Jan  201929 – 30  Mar  2019

BIMTEK KEPEGAWAIAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Keuangan          Bimtek Keuangan

produk hukum  produk hukum  daftardiklatonline   By Azwar

KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi    KPPU - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia   IAPI   Indonesia Darurat Narkoba

BAPPENAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional      IPDN  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *