Bimtek Aset Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)

 

BIMTEK ASET DAERAH

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bagian Pengelola Aset Daerah, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempa

SIMBADA pada dasarnya ditujukan untuk membantu pengelola aset agar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan aset yang selama ini ada bisa diminimalisir atau dihilangkan. Permasalahan yang selama ini dialami BPKAD selaku pengelola aset diantaranya banyaknya aset daerah yang hilang atau statusnya tidak jelas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam inventarisasi serta pengelolaan aset daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan SIMBADA di BPKAD  serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pada penerapan Sistem Informasi Manajemen atau SIMBADA masih pada tahap proses, artinya masih terus dilakukan perbaikan dan pengembangan agar sistem bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi permasalahan maupun kendala-kendala pada penerapan SIMBADA, BPKAD Kota Malang melakukan kerjasama dengan pihak konsultan untuk membantu pada proses pengendalian dan pengawasan SIMBADA.

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri (PDK-PDN), menyampaikan kegiatan  – BIMTEK KEUANGAN -Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) , dan juga menyelenggaraakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda,

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

pusatbimtekpemda.id

Bimtek KeuanganBimtek Keuangan Daerah  Bimtek Swakelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *