BIMTEK BENDAHARA MEKANISME PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD BAGI BENDAHARA OPD SERTA PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMDA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008, 21 TAHUN 2011, PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERMENDAGRI 64 TAHUN 2014

BIMTEK BENDAHARA

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Organisasi Perangkat Daerah Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Penatausahaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang dan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Asas umum penatausahaan keuangan daerah;
  2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
  3. Penatausahaan penerimaan; dan
  4. Penatausahaan pengeluaran.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah (PKK-PEMDA)  menyelenggarakan Bimbingan Teknis – Bimtek Bendahara Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bendahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, 21 Tahun 2011, PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2014, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian KeuanganBadan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Bendahara.

One Comment on “BIMTEK BENDAHARA MEKANISME PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD BAGI BENDAHARA OPD SERTA PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMDA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008, 21 TAHUN 2011, PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERMENDAGRI 64 TAHUN 2014”

  1. Pingback: BIMTEK BENDAHARA MEKANISME PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD BAGI BENDAHARA OPD SERTA PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMDA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008, 21 TAHUN 2011, PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERMENDAGRI 64 T

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *