Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

//Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2018-09-21T03:25:23+00:00

Kepada Yth,

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kabupaten dan Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota serta DPRD, BUMN, BUMD, serta Instansi Lainnya.

Dengan Hormat,

Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak. Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari.

Transaksi elektronik tidak hanya soal kepraktisan, kecepatan proses transaksi non tunai sangat berpengaruh pada perekonomian. Pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Dunia Usaha pun dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, less cash society cocok diterapkan pada pemerintah daerah yang ingin memiliki pemerintahan yang transparan, akuntabel dan warga yang bertransaksi dengan cara lebih cerdas.

Implementasi Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi Non Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro dan Uang Elektronik atau sejenisnya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan IMPLEMENTANSI TRANSAKSI TON TUNAI, Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD), mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ yang diselanggarakan oleh PUSDIKAD.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KLIK !!! … JADWAL ACARA DAN HOTEL

  • BIAYA KONTRIBUSI JAKARTA & BANDUNG :
  • Rp. 4.500.000,- / Peserta ( Paket Menginap 3 Malam )
  • Rp. 3.500.000,- / Peserta ( Paket Tidak Menginap )

BIAYA KONTRIBUSI BIMTEK DI KOTA – KOTA LAIN : SURABAYA, BALI, MAKASSAR, BATAM, MALANG, YOGYAKARTA, LOMBOK, DLL:

  • Rp. 4.750.000,- / Peserta ( Paket Menginap 3 Malam )
  • Rp. 3.750.000,- / Peserta ( Paket Tidak Menginap )

CATATAN UNTUK FASILITAS PESERTA BIMTEK :

  • Cashback 10% Untuk Rombongan 5 Orang Peserta
  • Pelatihan Selama 2 Hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x (Bagi Peserta Yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book, Name Tage dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari PUSDIKAD
  • Softcopy Materi Up To date Berupa Flashdisk
  • Tas Ransel Eksklusif
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 7 orang)
  • Konfirmasi Selambat – Lambatnya H-2 Sebelum kegiatan.

INFORMASI PENDAFTARAN BISA HUB. PANITIA PENYELENGGARA :

  1. Telp Office : (021) 21201242
  2. Fax Office : (021) 83711105
  3. HP/WA: 0813 1142 6269 Ibu Hilda
  4. HP/WA:  0813 1415 5019 Mba Dilla
  5. Email : dilla_nanda88@yahoo.com
  6. Email : pusdikad.indo@gmail.com
  7. Email : selvianakristianti@gmail.com

KETERANGAN :

  • Surat Dapat diEmail/fax
  • Untuk Materi Bimtek Yang dibutuhkan Bisa Request
  • Khusus Untuk Peserta Rombongan Bisa Request Tempat (Minimal 8/10 Peserta)

CONTAC PERSON :

  • HP : 0813 1142 6269   HILDA
  • HP : 0813 1415 5019   DILLA
  • HP : 0812 808 11 777  AMIR

FacebookTwitterGoogle+

One Comment

  1. […] Implementasi Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam … […]

Leave A Comment

Chat Hilda ya..!