Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Agar Terhindar dari Korupsi. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Transaksi Non Tunai berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah/Kota.

Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah, dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 (sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ dan Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017), yang meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah, yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak. Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang relatif banyak saat beraktifitas sehari-hari.

Implementasi Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Transakasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. Transaksi Non Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro dan Uang Elektronik atau sejenisnya.

Bimtek Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

Sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh dalam mewujudkan good governance berbasis Teknologi Informasi dan Informatika (TIK). Sistem pembayaran non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Dengan transaksi non tunai pencatatan transaksi secara otomatis dapat memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi.

Dengan mengadopsi pola transaksi non tunai, secara tidak langsung, akan mendapat banyak manfaat. Hal ini juga dapat menjaga kedaulatan rupiah dengan transaksi non tunai. Sebab akan meminimalisir terjadinya uang lusuh, transaksi uang palsu dan bahkan sampai hal terkecil seperti, tidak lagi mendapat permen sebagai pengganti kembalian receh dan yang paling penting tentu akan mencerdaskan masyarakat, dan mengedukasi untuk menjadi masyarakat modern.

Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dimaksud and then sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, so that perlu dilakukan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis. Pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan Transaksi-Tansaksi illegal seperti penyuapan dan Transaksi barang terlarang because setiap transaksi akan mudah terlacak.

Penyelenggara Bimbingan Teknis Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai Agar Terhindar dari Korupsi

Beberapa manfaat yang diperoleh dari Transaksi Non Tunai itu, antara lain: Menghemat pengeluaran Negara, mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi ilegal (korupsi), menekan laju inflasi, lebih mudah, cepat dan aman; Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas; Penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah untuk diidentifikasi; Mendukung implementasi akrual basis; dan Kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan pencatatan.

Untuk memberikan memahaman tentang tata cara penyusunan anggaran, maka Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD) merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Agar Terhindar dari Korupsi dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, LAN serta dari Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemda.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai pada Pemda

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARETAPRILMEI
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
01 – 02  Mar  201904 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
04 – 05  Mar  201909– 10  Apr  201907 – 08  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
08 – 09  Mar  201912 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
11 - 12    Mar  201816 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
15 – 16  Mar  201919 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
18 – 19  Mar  201923 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
22 – 23  Mar  201926 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - Rabu
25 – 26  Mar  201928 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi

Bimtek Keuangan Penerapan Implementasi Transaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *