BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG – Berita-berita terbaru tentang Bimtek

BIMTEK KEPGAWAIAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

BPKAD Kabupaten Banjar

Peran Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam Meningkatkan Kompetensi

Sebagaimana diketahui, pelatihan maupun bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti Bimtek diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pelatihan pengembangan sdm ataupun bimtek telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan.

Berdasarkan hal itu, oleh karenanya pelatihan-sdm.net menyediakan program Bimtek lembaga pemerintahan. Bimtek lembaga pemerintahan menyajikan materi bimbingan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga pemerintahan dengan tujuan agar setelah mengikuti kegiatan bimtek ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja.

Sebagai contoh, Bimtek Administrasi Kepegawaian. Mengingat diperlukannya sdm yang mampu menunjang kelancaran dalam kegiatan organisasi dalam suatu institusi maupun lembaga pemerintah, khususnya dalam bidang kepegawaian, tentunya dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya.

Administrasi Kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai.

Oleh karena itu, sangatlah penting diadakannya Bimtek Administrasi Kepegawaian, sehingga dengan diadakannya program bimtek administrasi kepegawaian tersebut ditujukan agar tercetak sdm yang mampu menunjang kelancaran dalam kegiatan organisasi dalam suatu institusi maupun lembaga pemerintah, khususnya dalam bidang kepegawaian.

Contoh lainnya, semisal Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. Mengingat bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin besar, namun profesionalisme yang diharapkan belum juga sepenuhnya dapat terwujud. Salah satu penyebab utama adalah kinerja dan produktivitas pegawai negeri sipil (PNS) yang rendah. Konsekuensinya adalah jika kompetensi pegawai rendah, otomatis sudah jelas pembangunan negara juga terhambat.

Oleh sebab itu, sangatlah perlu diadakannya Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mencetak sdm yang memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, sebab keberadaan birokrat yang baik sangat penting dalam mendukung pembangunan bangsa.

Seperti yang telah disebut di atas, mengingat bahwa sangat dibutuhkannya sdm yang memiliki kompetensi tinggi dalam suatu institusi, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, maka peran pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) dalam meningkatkan kompetensi sangatlah diperlukan.

 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Bappenas (2003) definisi akuntabilitas adalah alat untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan.

Selanjutnya, definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo ialah :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatannya yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal (vertical accuntability), dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability).”

(Mardiasmo, 2002:20)

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah harus melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability.

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), indikator akuntabilitas adalah:

  1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat,
  2. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya,
  3. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan,
  4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi,
  5. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat,
  6. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.”

(Bappenas, 2003: 11)

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Meinarsih (2010:11) dalam majalah Akuntan Indonesia mengatakan bahwa laporan yang dibuat bermuara pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah tentunya mempunyai target, baik target akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja. Target akuntabilitas keuangan yang dicanangkan pemerintah adalah 60% dari seluruh jumlah pemerintah daerah pada tahun 2014 harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dapat dikatakan bahwa suatu organisasi yang transparan dan akuntabel adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya organisasi tersebut, dan memungkinkan stakeholder untuk mereview informasi tersebut, dan apabila dibutuhkan maka harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, ataupun cara yang lainnya.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Kepegawaian.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Kepegawaian Nasional
NovemberDesemberJanuari
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
02 – 03   Nov  201804 – 05  Des  201801 – 02  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
06 – 07   Nov  201807 – 08  Des  201804 – 05  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
09 – 10   Nov  201811 – 12  Des  201808 – 09  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
13 – 14    No v  201814 – 15  Des  201811 – 12  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
16 – 17   Nov  201818 – 19  Des  201815 – 16  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
20 – 21   Nov  201821 – 22  Des  201818 – 19  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
23 – 24   Nov  201825 – 26  Des  201822 – 23  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
27 – 28   Nov  201828– 29  Des  201825 – 26  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – Rabu
30 – 01   Nov  201829 – 30  Jan  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri