BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK SERTA PERBEDAAN PNS DENGAN PPPK

Bimtek Manajemen ASN

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – Tempat

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Dengan Hormat,

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun beleid yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 22 November 2018 ini mengatur mengenai hak dan kewajiban PPPK. Berdasarkan PP itu, masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan kerja bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun, bunyi Pasal 37 ayat (5) PP itu sepertinya dikutip dari laman setkab, PPPK sebagaimana dimaksud, lanjut PP ini, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja, kecuali bagi PPPK yang mengemban tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu,” bunyi Pasal 40 ayat 1 dan 2 PP ini. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: a. tanda kehormatan; b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Menurut PP ini juga menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin. Instansi Pemerintah pun wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK, serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin,” bunyi Pasal 51 ayat (3) PP ini. PP ini juga mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja bagi PPPK. Disebutkan, pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPK; atau e. tidak cakap jasmani/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Adapun pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:  a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, dan tindak pidana itu dilakukan dengan tidak berencana; b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Selain itu pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. PP ini juga menyebutkan, setiap PPPK berhak mendapatkan cuti, yang terdiri atas: a. cuti tahunan; b. cuti sakit; c. cuti melahirkan; dan d. cuti bersama.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA). menyelenggarakan Bimbingan Teknis  – Bimtek Kepegawaian Tentang Manajemen PNS dan Manajemen PPPK serta Perbedaan PNS dengan PPPK, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITASyang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

BIMTEK KEUANGAN

Jadwal Bimtek Nasional 2019

JanuariFebruariMaret
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
01 – 02  Jan  201901 – 02  Feb  201901 – 02  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
04 – 05  Jan  201905 – 06  Feb  201904 – 05  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
08 – 09  Jan  201908 – 09  Feb  201908 – 09  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
13 – 14    Nov  201812 – 13  Feb  201911 – 12  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
15 – 16  Jan  201915 – 16  Feb  201915 – 16  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
18 – 19  Jan  201919 – 20  Feb  201918 – 19  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
22 – 23  Jan  201922 – 23  Feb  201922 – 23  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
25 – 26  Jan  201926– 27  Feb  201925 – 26  Mar  2019
Selasa – RabuSelasa – Rabu
29 – 30  Jan  201929 – 30  Mar  2019

BIMTEK KEPEGAWAIAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 352 4355
📱  HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
📱  HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

One Comment on “BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK SERTA PERBEDAAN PNS DENGAN PPPK”

  1. Pingback: BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK SERTA PERBEDAAN PNS DENGAN PPPK | Bimtek Keuangan | Bimtek Kepegawaian |Bimtek 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *