BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DAERAH

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  •  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – T empat

Dengan Hormat,

Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999.Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi/mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis sehingga yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya. Issu ini terakhir sangat mengemuka pasca pemberlakuan Pilkada langsung dimana “dukung mendukung” tergelar secara pulgar serta mengharuskan dibangunnya keterikatan-keterikatan emosional, psikologis, kultural, dan kepentingan dalam masyarakat untuk meraih kekuasaan dan pada akhirnya berujung kepada dikotomi “pendukung dan bukan pendukung”.

Untuk itu, dalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan aparatur/pejabat serta masyarakat umum, maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas organisasi/birokrasi. Dengan demikian, apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip profesionalisme serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyelenggaran Bimbingan Teknis – Bimtek Kepegawaian Tentang Mekanisme dan Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Kepegawaian.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Kepegawaian Nasional
NovemberDesemberJanuari
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
02 – 03   Nov  201804 – 05  Des  201801 – 02  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
06 – 07   Nov  201807 – 08  Des  201804 – 05  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
09 – 10   Nov  201811 – 12  Des  201808 – 09  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
13 – 14    No v  201814 – 15  Des  201811 – 12  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
16 – 17   Nov  201818 – 19  Des  201815 – 16  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
20 – 21   Nov  201821 – 22  Des  201818 – 19  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
23 – 24   Nov  201825 – 26  Des  201822 – 23  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
27 – 28   Nov  201828– 29  Des  201825 – 26  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – Rabu
30 – 01   Nov  201829 – 30  Jan  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri