BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PEMBENTUKAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA SE INDONESIA

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) laksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kab/Kota yang berkompeten di Hotel Golden Boutique Melawai Jakarta Selatan, dimulai tanggal 17 sampai dengan 21 Juli 2018 dan diikuti peserta dari 34 Provinsi yang  membidangi pemadam kebakaran. Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mengutus Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Mukhsin Syafii, ST MT untuk menghadiri BIMTEK dimaksud.

Adapun materi yang disampaikan pada Bimbingan Teknis tersebut antara lain Kebijakan KEMENDAGRI dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran disampaikan oleh Direktur MPBK, Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Implementasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disampaikan oleh Kasubdit Ditjen Bangda, Tinjauan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan sub Urusan Kebakaran Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota, Tatacara pengajuan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota, Sistem Keselamatan dan Proteksi Kebakaran di bangunan Gedung dan Industri, Sharing Pengalaman Pembentukan Dinas Damkar dan Penggunaan dalam APBD, Sharing Pengalaman Pembentukan Dinas Damkar dan Peran Dinas Damkar dalam Pemadaman Kebakaran.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBA, menyampaikan BIMTEK selama empat hari tersebut telah menghasilkan beberapa kesimpulan diantara Ditjen Otonomi Daerah sedang mengkaji Rancangan Permendagri tentang Evaluasi Perangkat Daerah sebagai Pedoman untuk melakukan evaluasi dan Rekomendasi, Penganggaran sub Kebakaran akan didorong keluarnya Standar Pelayanan Minimal sedang dalam proses ditetapkan dengan Permendagri inisiasi dari Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri. Dengan demikian nantinya Pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan Damkar sebagai kebutuhan urgen. Mengingat kinerja Damkar apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan insentif atau disinsentif, Pentingnya kolaborasi dan bersinergi antara sub kebakaran dengan Bappeda Provinsi khususnya menyangkut pemerintah daerah terhadap pemaduan program visi misi daerah, Penggunaan anggaran senantiasa taat aturan dan peraturan yang berlaku, Memperkuat Peran Provinsi dalam pelaksanaan sub kebakaran hal terpenting adalah persepsi, pemahaman atau pengetahuan yang cukup tentang pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi aparatur Damkar provinsi selaku agen pemerintah pusat dan selaku Pembina bagi kabupaten/ kota, Pentingnya rapat-rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengembangan sarpras dan sumberdaya manusia yang profesional khususnya dalam rangka memperkuat pemerintah provinsi untuk membina pemerintah kabupaten kota,

Terkait peran Provinsi dalam penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran maka Perusahan dan Industri yang memiliki bahan atau cairan mudah terbakar yang berada di wilayah pemukiman atau lingkungan wajib menyerahkan laporan risiko kebakaran kepada Pemerintah Provinsi sub kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dapat mengajukan perubahan SOTK untuk menambah Bidang supaya peran sub kebakaran apabila belum ada OPD di Provinsi yang menangani hal tersebut untuk optimalisasi Peran BPBD dalam penanggulangan kebakaran, demikian Mukhsin Syafii menambahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *