BIMTEK KEPEGAWAIAN TENTANG PROFESI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya. 

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Berdasarkan UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing

Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (cq Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (cq Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaung.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang keberadaannya diatur secara resmi dalam berbagai tata peraturan perundangan saait ini belum dapat berperan secara optimal dalam menjalankan tugasnya.

Dilatarbelakangi oleh kondisi diatas maka perlu kiranya PPNS diberikan pengetahuan dan pengertian yang mendalam perihal tugasnya sebagai peniyidik khususnya di lingkungan pemerintahan daerah, karena selama ini tugas PPNS lebih terkait dengan masalah administratif saja. Fungsinya tidak sepenuhnya melaksanakan tugas PPNS. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi PPNS maka PPNS harus memahami secara mendalam perihal tugas utamanya sebagai penyidik.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah,, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Derah ( PKK-PEMDA), menyelenggaran Bimbingan Teknis  – Bimtek Kepegawaian tentang Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bagi Pemerintah Daerah, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Derah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di bidang Kepegawaian.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Nasional Kepegawaian
NovemberDesemberJanuari
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
02 – 03   Nov  201804 – 05  Des  201801 – 02  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
06 – 07   Nov  201807 – 08  Des  201804 – 05  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
09 – 10   Nov  201811 – 12  Des  201808 – 09  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
13 – 14    No v  201814 – 15  Des  201811 – 12  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
16 – 17   Nov  201818 – 19  Des  201815 – 16  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
20 – 21   Nov  201821 – 22  Des  201818 – 19  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuSelasa – Rabu
23 – 24   Nov  201825 – 26  Des  201822 – 23  Jan  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuJumat – Sabtu
27 – 28   Nov  201828– 29  Des  201825 – 26  Jan  2019
Jumat – SabtuSelasa – Rabu
30 – 01   Nov  201829 – 30  Jan  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri