BIMTEK KEUANGAN

/BIMTEK KEUANGAN
BIMTEK KEUANGAN 2018-09-27T11:37:33+00:00

Kepada Yth,

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kabupaten dan Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota serta DPRD, BUMN, BUMD, serta Instansi Lainnya.

Dengan Hormat,

Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD) adalah salah satu Lembaga terdepan, yang memiliki kegiatan utama berupa riset, pelatihan, konsultansi dan pengembangan SDM dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Di bidang pelatihan, PUSDIKAD memiliki keunggulan kualitas dan pengalaman. PUSDIKAD juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelatihan berbasis riset yang responsif terhadap perkembangan regulasi dan isu terkini di bidang sektor publik.

Melalui surat ini kami mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk bergabung baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota/Provinsi, DPRD, BUMD, dan lembaga pemerintah lain yang tersebar di seluruh tanah air, dengan mengikuti pelatihan dalam format Bimtek/Diklat Keuangan berikut:

  1. Implementasi Transaksi Non Tunai bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Daerah
  2. Bimtek Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018
  3. Pedoman Penyusunan Lapotan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  4. Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  5. Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD
  6. Implemntasi Permendagri No. 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Strategi Pencapaian RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
  7. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
  8. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  9. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  10. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan OPD
  11. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  12. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  13. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK
  14. Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda
  15. Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP №mor 70 Tahun 2015
  16. Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (OPD)
  17. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  18. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  19. Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
  20. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  21. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 33/2017, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011
  22. Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual
  23. Teknik Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akrual oleh Inspektorat Daerah
  24. Rekonsiliasi Dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD
  25. Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  26. Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah
  27. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
  28. Peningkatan Kinerja Daerah dan Perbaikan Opini BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah
  29. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara
  30. Penyusunan Indikator Kinerja OPD Melalui Sinkronisasi RPJMD dan Renstra OPD Baru
  31. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja OPD dan RKPD
  32. Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  33. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara
  34. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013
  35. Konsepsi Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Pengintegrasiannya dalam Dokumen Perencanaan
  36. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK )
  37. Teknik Penyelesaian/Tindak Lanjut Kerugian Negara/Daerah dan Antisipasi Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Hasil Temuan Audit oleh BPK
  38. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011
  39. Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  40. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Audit atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berbasis Akrual serta Tindak Lanjut Hasil Temuan
  41. Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
  42. Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2019 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan, Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  43. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KLIK !!! … JADWAL ACARA DAN HOTEL

BIAYA KONTRIBUSI JAKARTA & BANDUNG :

  • Rp. 4.500.000,- / Peserta ( Paket Menginap 3 Malam )
  • Rp. 3.500.000,- / Peserta ( Paket Tidak Menginap )

BIAYA KONTRIBUSI BIMTEK DI KOTA – KOTA LAIN SURABAYA, BALI, MAKASSAR, BATAM, MALANG, YOGYAKARTA, LOMBOK, DLL:

  • Rp. 4.750.000,- / Peserta ( Paket Menginap 3 Malam )
  • Rp. 3.750.000,- / Peserta ( Paket Tidak Menginap )

CATATAN UNTUK FASILITAS PESERTA BIMTEK :

  • Cashback 10% Untuk Rombongan 5 Orang Peserta
  • Pelatihan Selama 2 Hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x (Bagi Peserta Yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book, Name Tage dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari PUSDIKAD
  • Softcopy Materi Up To date Berupa Flashdisk
  • Tas Ransel Eksklusif
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 7 orang)
  • Konfirmasi Selambat – Lambatnya H-2 Sebelum kegiatan

INFORMASI PENDAFTARAN BISA HUB. PANITIA PENYELENGGARA :

  1. Telp Office : (021) 21201242
  2. Fax Office : (021) 83711105
  3. HP/WA: 0813 1142 6269 Ibu Selvi 
  4. HP/WA:  0813 1415 5019 Mba Dilla
  5. Email : dilla_nanda88@yahoo.com
  6. Email : pusdikad.indo@gmail.com
  7. Email : selvianakristianti@gmail.com

KETERANGAN :

  • Surat Dapat diEmail/fax
  • Untuk Materi Bimtek Yang dibutuhkan Bisa Request
  • Khusus Untuk Peserta Rombongan Bisa Request Tempat (Minimal 8/10 Peserta)

CONTAC PERSON :

  • HP : 0813 1142 6269   SELVI
    HP : 0813 1415 5019   DILLA
  • HP : 0812 808 11 777  AMIR
Chat Hilda ya..!