BIMTEK KEUANGAN – Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati/Walikota Dilarang Ganti Pejabat

BIMTEK KEUANGAN

Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati atau Walikota Dilarang Ganti Pejabat.

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 17 Oct 2016 ; 51910 ViewsKategori: BeritaHasil gambar untuk poto pejabat kemendagriPresiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin kirab Gubernur yang akan dilantik, di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Rahmad/Humas).

BIMTEK KEUANGAN

Dengan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 22 September 2016 telah menandatangani Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri itu ditegaskan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Permendagri itu.

Menurut Permendagri ini, Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud  untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Terkait usulan permohonan tersebut, dalam Permendagri ini disebutkan, bahwa Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional. “Pendelegasian wewenang pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud  berlaku juga untuk usulan permohonan dari Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang melakukan penggantian pejabat,” bunyi Pasal 3 ayat (3) Permendagri ini.

BIMTEK KEUANGAN

Permendagri ini juga menyebutkan, Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur, Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Atas kewenangan tersebut, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur, Bupati atau Walikota untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Ditegaskan dalam Permendagri ini, dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri. “Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud setiap 6 bulan kepada Menteri,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Permendagri ini.

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 itu berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 September 2016 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana. (JDIH Kemendagri/ES).

Guna meningkatkan profesionalisme dan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Pejabat Pemerintah Daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyampaikan kegiatan  – Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati/Walikota Dilarang Ganti Pejabat, dan juga menyelenggaraakan Bimbingan Teknis dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai berita tentang : Enam Bulan Sebelum Akhir Masa Jabatan/Setelah Dilantik, Gubernur, Bupati/Walikota Dilarang Ganti Pejabat.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Keuangan Nasional 2019

JanuariFebruariMaret
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
01 – 02  Jan  201901 – 02  Feb  201901 – 02  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
04 – 05  Jan  201905 – 06  Feb  201904 – 05  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
08 – 09  Jan  201908 – 09  Feb  201908 – 09  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
13 – 14    Nov  201812 – 13  Feb  201911 – 12  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
15 – 16  Jan  201915 – 16  Feb  201915 – 16  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
18 – 19  Jan  201919 – 20  Feb  201918 – 19  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
22 – 23  Jan  201922 – 23  Feb  201922 – 23  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
25 – 26  Jan  201926– 27  Feb  201925 – 26  Mar  2019
Selasa – RabuSelasa – Rabu
29 – 30  Jan  201929 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Calon Peserta Bimtek dapat berkonsultasi melalui Contact Person, 3 ( Tiga ) Hari sebelum Pelaksanaan Bimtek
Biaya Kontribusi untuk satu Pelaksanaan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Biaya Kontribusi Peserta sudah termasuk : Penginapan selama 4 Hari 3 Malam, Modul, Tas, Materi/Makalah, FD Modul, Sertifikat dan Konsumsi/Coffee Break selama Bimbingan Teknis berlangsung.

Kami Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian melayani Request/Permintaan Kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan Permintaan Peserta (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *