BIMTEK KEUANGAN – Gunakan ADD untuk Bimtek, Ratusan Kades Di Kabupaten Simalungun Terancam Pelanggaran Hukum

BIMTEK KEUANGAN

Gunakan ADD untuk Bimtek, Ratusan Kades Di Kabupaten Simalungun Terancam Pelanggaran Hukum

Gunakan ADD untuk Bimtek, Ratusan Kades Terancam Pelanggaran Hukum
Bupati Simalungun JR Saragih bersama sejumlah kepala desa hasil pemilihan serentak tahun 2017 yang baru dilantik. Foto/Dok SINDOnews.

BIMTEK KEUANGAN – Ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terancam pelanggaran hukum karena menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan yang dilaksanakan salah satu lembaga swasta dari Jakarta akhir November hingga pertengahan Desember 2018. Dana kegiatan bimtek itu sebelumnya tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang membuat kepala desa dikhawatirkan tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya nanti. Untuk mengikuti kegiatan bimtek yang akan dilaksanakan di sebuah hotel di Kecamatan Raya itu setiap desa diminta mengirimkan perangkat desa mulai kepala desa, kepala seksi, dan bendahara dengan membayar Rp18 juta atau Rp4,5 juta per orang.

Anehnya kegiatan yang rawan pelanggaran hukum itu menghadirkan narasumber Bupati Simalungun JR Saragih, pihak kejaksaan dan kementerian dalam negeri. Salah seorang kepala desa di Kecamatan Tapian Dolok yang dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa. Menurut kepala desa yang minta namanya tidak ditulis, jika tidak mengikuti bimtek, alokasi dana desa yang sudah masuk rekening pemerintahan desa sebesar Rp60 juta lebih sulit dicairkan, padahal sangat dibutuhkan perangkat desa untuk pembayaran honor atau gaji. “Jika tidak mengikuti bimtek sulit untuk mencairkan alokasi dana desa, jadi terpaksa diikuti dan uangnya sudah disetorkan ke rekening lembaga penyelenggara,” ujar kepala desa yang mengaku tidak mengikuti kegiatan itu namun mengutus 4 perangkatnya.

Bimtek Keuangan – Pemkab Simalungun terkesan lepas tangan dengan tidak melarang para kepala desa mengikuti bimtek meski anggarannya tidak ditampung di APBDes. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Nagori, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Nagori (BPMN) Pemkab Simalungun, Odor Sitinjak membenarkan kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa namun tidak melibatkan pihaknya. “Memang benar ada kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa, BPMN tidak terlibat dan untuk mengikutinya terserah kepala desa,” ujar Odor.

Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengaku menyesalkan kepala desa mengikuti kegiatan itu tanpa menganggarkan dananya. “Karena bisa membuat kepala desa terjerat hukum,” sebut Bernhard. Dia berharap Bupati Simalungun JR Saragih membatalkan kegiatan yang akan dimulai Senin (26/11/2018) itu untuk menyelamatkan kepala desa dari pelanggaran hukum. Untuk diketahui, di Kabupaten Simalungun terdapat 386 kepala desa dengan membayar biaya bimtek Rp18 juta per desa. Dana yang dihabiskan mencapai hampir Rp7 miliar.

Dalam rangka memberikan infomasi kepada para pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyampaikan kegiatan  – BIMTEK KEUANGAN – Gunakan ADD untuk Bimtek, Ratusan Kades Di Kabupaten Simalungun Terancam Pelanggaran Hukum, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Nasional

JanuariFebruariMaret
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
01 – 02  Jan  201901 – 02  Feb  201901 – 02  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
04 – 05  Jan  201905 – 06  Feb  201904 – 05  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
08 – 09  Jan  201908 – 09  Feb  201908 – 09  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
13 – 14    Nov  201812 – 13  Feb  201911 – 12  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
15 – 16  Jan  201915 – 16  Feb  201915 – 16  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
18 – 19  Jan  201919 – 20  Feb  201918 – 19  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
22 – 23  Jan  201922 – 23  Feb  201922 – 23  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
25 – 26  Jan  201926– 27  Feb  201925 – 26  Mar  2019
Selasa – RabuSelasa – Rabu
29 – 30  Jan  201929 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *