BIMTEK KEUANGAN – Kabupaten Mentawai Sempurnakan 100% Opini WTP di Sumatera Barat

BIMTEK KEUANGAN

Kabupaten Mentawai Sempurnakan 100% Opini WTP di Sumatera Barat

Bimtek Keuangan – Senin tangal 4 Juni 2018 menjadi moment bersejarah bagi Provinsi Sumatera Barat,  karena hari itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Pemerintah Daerah terakhir yang menerima opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari BPK. Sebagai Pemerintah Daerah terakhir yang menerima opini tersebut, tentunya semua pihak berharap agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) guna melengkapi 19 Pemerintah Daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu menerima opini tersebut.

Melihat kilas balik saat proses penyusunan Laporan Keuangan yang telah dimulai sejak awal tahun 2018 serta koordinasi yang selalu dilakukan sebelum – sebelumnya bersama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, mencoba mengurai benang kusut yang akhirnya membuahkan opini WTP.  Bertempat di Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Senin (04/06) untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

”Hasil ini merupakan kerja keras semua pihak, juga karena pembinaan yang terarah yang lebih fokus dari BPKP. Lonjakan perubahan signifikan, utamanya terkait pengelolaan aset kami, dan tentunya kami tetap perlu bimbingan BPKP.” Ujar Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet kepada kepala perwakilan BPKP ketika hadir di kantor BPKP seusai menerima Laporan dari BPK.  “Untuk memperoleh ini (WTP) tidak serta merta, penuh perjuangan.” ujarnya.

Bimtek Keuangan – Bupati pada kesempatan itu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mentawai Yosep Sarogdok dan Jajaran Perangkat Daerah; Sekretaris Daerah Syaiful Djannah, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Rinaldi, Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Miko Siregar, dan staf. Rombongan langsung diterima oleh Kepala Perwakilan Danny Amanda yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan JFA Bidang APD MV Chinggih Widanarto dan Auditor Madya Helma Fatiza, dan Auditor Pertama Yogi Hardika.

Danny Amanda sangat mengapresiasi atas perolehan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekaligus berterima kasih karena Bupati beserta Ketua DPRD dan jajaran pimpinan yang menyertai berkenan hadir di sini. Tentunya perolehan ini (WTP) patut di syukuri sekaligus membawa konsekuensi bahwa ke depan harus lebih baik lagi. Pengelolaan keuangan harus semakin transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, Yudas juga menambahkan bahwa ada tiga poin penting agar opini WTP ini dapat bertahan, khususnya di internal institusi dalam pengelolaan Sumber Daya Pegawai, “Kemampuan, Loyalitas, dan Minat,” ujarnya. Yudas juga meyakini bahwa untuk mempercepat lepas dari daerah 3T harus memanfaatkan tehnologi dalam menata sistim yang ada, mengingat kondisi geografis, untuk itu Bupati sangat berharap BPKP selalu dapat memberikan transfer knowledgekepada pegawai di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai baik dalam bentuk asistensi, bimbingan teknis ataupun dalam hal dukungan aplikasi khususnya SIMDA dan Siskeudes, kalau bisa terkait dengan pendapatan asli daerah.

MV Chinggih Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas menambahkan sekaligus mengingatkan “Untuk  meningkatkan kualitas perolehan opini masih terdapat target yang harus dicapai, yakni Maturitas SPIP harus di level 3, saat ini sedang proses self assesment oleh Inspektoratnya, kami mohon kesediaan pak Bupati terus mengawasi proses implementasinya.” Danny Amanda dan MV Chinggih optimis bahwa dengan perolehan opini WTP ini maka langsung akan berimbas kepada maturitas SPIP di level 3.

Dalam rangka memberikan infomasi kepada para pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah ( PKK-PEMDA ), menyampaikan kegiatan  – BIMTEK KEUANGAN – Kabupaten Mentawai Sempurnakan 100% Opini WTP di Sumatera Barat,  dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS RI, BPK RI, BPKP Pusat dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselanggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintahan Daerah.

Demikian informasi yang kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya PKK-PEMDA mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Nasional

JanuariFebruariMaret
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
01 – 02  Jan  201901 – 02  Feb  201901 – 02  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
04 – 05  Jan  201905 – 06  Feb  201904 – 05  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
08 – 09  Jan  201908 – 09  Feb  201908 – 09  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
13 – 14    Nov  201812 – 13  Feb  201911 – 12  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
15 – 16  Jan  201915 – 16  Feb  201915 – 16  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
18 – 19  Jan  201919 – 20  Feb  201918 – 19  Mar  2019
Selasa – RabuJumat – SabtuSelasa – Rabu
22 – 23  Jan  201922 – 23  Feb  201922 – 23  Mar  2019
Jumat – SabtuSelasa – RabuJumat – Sabtu
25 – 26  Jan  201926– 27  Feb  201925 – 26  Mar  2019
Selasa – RabuSelasa – Rabu
29 – 30  Jan  201929 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  1. Tlp/Fax : 021 352 4355
  2. HP/WA : Faisal : 0813 357 44 271
  3. HP/WA : Fitri : 0852 8965 3299
  4. Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *