Bimtek Keuangan Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumbaer dari APBD

Bimtek Keuangan

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka mengatasi Permasalahan Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD maka pada bulan Maret 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan melalui Menteri Dalam Negeri yakni Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 perubahan keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, maka penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2019 berpedoman pada Permendagri Nomor 123 Tahun 2018.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan aturan baru Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Hal ini diatur dalam Permendagri No 123/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Kepala Pusat Penerangannya Bahtiar menjelaskan ada 6 ketentuan pihak-pihak yang dapat menerima hibah.

  1. Hibah kepada pemerintah pusat. “Yaitu diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
  2. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya. Yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.Ketiga, hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
  3. Hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
  4. Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat,
  5. Hibah kepada badan dan lembaga. Yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keenam, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan
  6. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Untuk badan dan lembaga yang mendapat hibah memeliki sejumlah persyaratan. Paling sedikit memiliki kepengurusan di daerah domisili, keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda. Dan yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemda dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda pemberi hibah.

Bimtek Keuangan

Persyaratan untuk mendapatkan hibah bagi ormas yakni telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Diklat Keuangan dan Pemerintahan Dalam (PDK-PDN), menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek Keuangan Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Koordiansi Penanaman Modal, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri danIPDN serta dari UNIVERSITAS.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian, Pemerintahan dan Keuangan.

Atas perhatiannya PDK-PDN mengucapkan terimakasih.

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

  Hendrik : 0813 1425 4985
📱  HP/WA : Faisal : 0812 8122 5328
📱  HP/WA :  Fitri : 0852 8965 3299
   Email : pusdiklat.kemdagri@gmail.com

Bimtek Kepegawaian

Bimtek KeuanganBimtek Keuanganbimtek-bpk-riBimtek KeuanganBimtek KeuanganBKNKemenpan-RBBimtek Kepegawaian

Pakar BimtekPakar BimtekBimtek Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *