Bimtek Keuangan Tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Bimtek Keuangan Tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Bimtek Keuangan Tentang Akuntansi Keuangan DaerahBimtek Keuangan Tentang Akuntansi Keuangan Daerah. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwijudnya pengelolaan keuangan yang taat azaz, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Proses perencanaan dan penganggaran pada prakteknya melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Proses perencanaan tersebut dituangkan dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri 86/2017.

Tindak lanjut fase perencanaan adalah proses penganggaran yang melibatkan banyak pihak baik DPRD maupun SKPD. Bernagai usulan program dan kegiatan perlu ditampung dan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan. Proses koordinasi dan sinkronisasi diatur dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 jo Permendagri 21/2011. Modul Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD ini dapat dikatakan memiliki empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu meyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Empat bagian besar dari isi Modul ini meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi.

Bimtek Keuangan Tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peserta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Setelah pemahaman atas pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi dan prinsip/kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan oencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan.

Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi menggunakan teknik double entry sesuai Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selain berisi materi, Modul ini juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Setelah mempelajari Modul ini peserta pelatihan diharapkan mampu meyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan kauangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah).

Penyelenggara Bimbingan teknis Keuangan Tentang Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk memberikan memahaman tentang tata cara penyusunan anggaran, maka Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD) merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, LAN serta dari Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARETAPRILMEI
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
01 – 02  Mar  201904 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
04 – 05  Mar  201909– 10  Apr  201907 – 08  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
08 – 09  Mar  201912 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
11 - 12    Mar  201816 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
15 – 16  Mar  201919 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
18 – 19  Mar  201923 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
22 – 23  Mar  201926 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - Rabu
25 – 26  Mar  201928 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket RegulasiBimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *