Bimtek Pertanahan Tentang Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan

Bimtek Pertanahan Tentang Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan

Bimtek Pertanahan Tentang Langkah Konkret PenyelesaianBimtek Pertanahan Tentang Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan. Konflik merupakan salah satu dampak dari penggunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang terus meningkat kuantitasnya. Terjadinya konflik tanah ini terkait langsung dengan iklim investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada upaya serius untuk menangani konflik, baik melalui upaya preventif maupun upaya penyelesaian konflik.

Setiap orang berkepentingan untuk menguasai dan memiliki tanah untuk kepentingan kehidupan, kepentingan investasi usaha bahkan untuk kepentingan spekulasi. Hal inilah yang pada hakekatnya jika tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan sengketa atau konflik tanah, konflik tanah yang terjadi saat ini bukan hanya antar orang perorangan saja tapi juga terjadi antar orang perorangan/masyarakat/perusahaan dengan instansi pemerintah, bahkan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah.

Jumlah sengketa konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan, berdasarkan data di Kementerian ATR/BPN kurang lebih terdapat 8500 kasus, tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dari 300 kasus yang diambil sebagai sampel diketahui dari sisi subjeknya ternyata jumlah kasus pertanahan tertinggi adalah konflik yang melibatkan badan usaha (perusahaan) sebagai salah satu pihak 18 persen, instansi pemerintah sebagai salah satu pihak 15,8 persen dan orang perorangan 10 persen.

Kementerian ATR/BPN sangat mendukung kegiatan resolusi konflik melalui mediasi karena akan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara dengan sangat tuntas dan berakhir dengan kesepakatan win win solution. Kegiatan ini akan sangat membantu Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dan konflik tanah.

Bimtek Pertanahan Tentang Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan

Ada beberapa penyebab munculnya konflik tanah di Indonesia, yaitu kemiskinan dan distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, jumlah bidang tanah terdaftar baru 50 persen dari 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan di luar Kawasan hutan, beragamnya alas hak bukti kepemilikan tanah yang belum terdaftar menjadi sertipikat hak tanah, legalitas kepemilikan yang semata-mata disasarkan pada bukti formal (sertipikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah, administrasi pengelolaan aset tanah pemerintah/pemda/BUMN/BUMD yang tidak tertib, dan putusan pengadilan yang berbeda-beda atas bidang tanah yang sama.

Menyadari hal tersebut maka untuk menurunkan sengketa dan konflik pertanahan serta meningatkan pelayanan pertanahan dengan tetap menghasilkan produk pertanahan yang berkualitas, maka Kementerian ATR/BPN melaksanakan program strategis antara lain: Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia, Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah, Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, Penyusunan RUU Pertanahan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul, dan Penyempurnaan penataan ruang agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan dan pemanfaatan ruang atas tanah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lima perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, biaya yang ditimbulkan akibat konflik mencapai USD 70 ribu sampai USD 9 juta dari setiap konflik yang terjadi baik itu biaya langsung, biaya tidak langsung dan biaya yang tersembunyi.

Penyelenggara Bimtek Pertanahan Tentang Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan

Penanganan konflik membutuhkan upaya dari semua pihak baik dari Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD) merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis mengenai Cara Penaganan Konfli Pertanahan yang Baik atau Langkah Konkret yang harus dilaksanakan untuk mengatasi konflik pertanahan dengan menghadirkan Narasumber dari Dirktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN serta dari Kementerian Dalam Negeri, IPDN serta dari Universitas yang membidangi pertanahan.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Transaksi Non Tunai.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan

 

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARETAPRILMEI
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
01 – 02  Mar  201904 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
04 – 05  Mar  201909– 10  Apr  201907 – 08  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
08 – 09  Mar  201912 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
11 - 12    Mar  201816 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
15 – 16  Mar  201919 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
18 – 19  Mar  201923 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
22 – 23  Mar  201926 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - Rabu
25 – 26  Mar  201928 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket RegulasiBimtek Pertanahan Tentang Langkah Konkret Penyelesaian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *