Bimtek Lakip Tentang Langkah-Langkah Menyusun Lakip Bagi SKPD

Bimtek Lakip Tentang Langkah-Langkah Menyusun Lakip Bagi SKPD Bimtek Lakip Tentang Langkah-Langkah Menyusun Lakip Bagi SKPD. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan     Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung … Read More

Langkah-Langkah Menyusun Lakip Bagi SKPD

Langkah-Langkah Menyusun Lakip Bagi SKPD Langkah-Langkah Menyusun Lakip Bagi SKPD. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan     Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung … Read More

Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas … Read More

Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas … Read More