Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

 

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan BLUD.

Hadirnya PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah ( SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 55/2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Saat ini tugas dan peranan Bendahara menjadi penting dan strategis sebagai pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Koordiansi Penanaman Modal, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARETAPRILMEI
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
01 – 02  Mar  201904 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
04 – 05  Mar  201909– 10  Apr  201907 – 08  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
08 – 09  Mar  201912 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
11 - 12    Mar  201816 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
15 – 16  Mar  201919 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
18 – 19  Mar  201923 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
22 – 23  Mar  201926 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - Rabu
25 – 26  Mar  201928 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket RegulasiPenatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *