Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014  tersebut menggantikan Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Artinya, Permenpan No 53 Tahun 2014 secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerjanya atau yang dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Dalam BAB I Pasal 3 Permenpan No 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

Adapun Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

FORMAT LAPORAN KINERJA.

  1. Uraian singkat organisasi.
  2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan
  3. Pengukuran kinerja
  4. Evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sebagai catatan : “Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.”

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA.

Petunjuk teknis Penyampaian LAKIP dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja. Selanjutnya setiap Pimpinan Unit Kerja harus membuat laporan dan kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Menteri atau Pimpinan Lembaga (sesuai dengan posisi lembaga tersebut).

Setelah Menteri / Pemimpin Lembaga tersebut menerima laporan kinerja atau LAKIP dari setiap pimpinan unit kerja, mereka harus segera menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menpan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, Menteri / Pimpinan Lembaga juga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal tentang mekanisme penyampaian Perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Untuk tingkat daerah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja (LAKIP) berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Gubernur / Walikota / Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran. Selanjutnya, Gubernur / Bupati / Walikota memiliki tugas untuk menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Perncanaan Pembangunan, MENPAN dan Mendagri paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran.

Untuk memahami lebih jauh tentang teknik Penyusunan LAKIP, kami sarankan Anda untuk mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kami memiliki program Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun apabila Anda menginginkan tema dan materi yang lain, konsultan kami siap membantu dan menyelenggarakan pelatihan dengan baik.

Oleh karena itu Lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP) menyelenggarakan Bimtek Petunjuk Teknis Penyusunan Lakip Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 bersama Narasumber yang profesional dan ahli di bidangnya dari Kementerian pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pencerahan dan pemaparannya yang jelas dan tepat sesuai materi yang disajikan untu para peserta bimtek.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek disesuaikan dengan keingingan atau kebutuhan para peserta.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Penyusunan Lakip.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *