Bimtek Keuangan Terbaru

Bimtek Keuangan Terbaru Tahun 2019 ini adalah materi bimbingan teknis atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Teknis Aparatur Negara (PDTAN) yang peraturannya baru ditandatanagi oleh Pemerintah Pusat. Materi bimtek terbaru saati ini adalah : Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019); Peraturan pemerintah Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP Nomor 13 Tahun 2019); Peraturan … Read More

Bimtek Keuangan

BIMTEK KEUANGAN Selamat datang di situs bimtekkeuangan.id, Penyelenggara Bimbingan Teknis / Bimtek Keuangan terbaik yang telah menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota di seluruh Indonesia dengan Narasumber terpercaya dan telah berpegalaman mengajar di berbagai instansi pemerintah, swasta, universitas baik di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Bimtek Keuangan adalah serangkaian kegiatan atau bentuk Pelatihan, Workshop atau Seminar yang berhubungan dengan pengelolaan … Read More

Bimtek Keuangan Terbaru

Bimtek Keuangan Terbaru Bimtek Keuangan Terbaru. adalah informasi bimtek terbaru mengenai tanggal kegiatan atau acara bimtek serta materi bimtek yang telah ditentukan oleh Penyelenggara, atau permintaan dari peserta bimtek yang telah disepakati untuk dilaksanakan dalam waktu tertentu. Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD)  juga menawarkan materi bimtek atau diklat tentang semua materi yang berhubungan dengan bidang keuangan, baik untuk Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, … Read More

Bimtek Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Bimtek Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Bimtek Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban  atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa … Read More

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual  Bimtek Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Untuk mempersiapkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual yang harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri (Permengdari) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Maka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah … Read More

Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018

Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus … Read More

Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Reviu Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek tata Cara Pelaksanaan Reviu Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Reviu Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas … Read More

Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018

Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan … Read More