Teknik Menyusun Laporan Keuangan Yang WTP serta Pengelolaan Kas OPD

Teknik Menyusun Laporan Keuangan Yang WTP serta Pengelolaan Kas OPD

Teknik Menyusun Laporan Keuangan Yang WTP serta Pengelolaan Kas OPD

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempat

Dengan Hormat,

Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Opini Wajar tanpa pengecualian(biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Teknik Menyusun Laporan Keuangan Yang WTP serta Pengelolaan Kas OPD

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain[2]

Salah satu kewajiban setiap SKPD adalah menyusun laporan keuangan yang tertib, efisien, transparan dan akuntbel. Agar laporan tersebut memenuhi syarat dan diterima dengan OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN maka harus mengacu pada:

  1. Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  3. SE Mendagri No.900/316/BAKD tentang Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pentatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Penyusunan laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh entitas pelaporan, sedang entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan sesuai dengan PP No.71/2010, Laporan Keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan financial, dan CaLK. Laporan  pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL, Laporan Financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Penyelenggara Teknik Menyusun Laporan Keuangan Yang WTP serta Pengelolaan Kas OPD

Untuk memberikan memahaman tentang tata cara penyusunan anggaran, maka Pusat Diklat Aparatur Daerah (PUSDIKAD) merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, LAN serta dari Universitas.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Keuangan.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Laporan Keuangan Yang Berpredikat WTP

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

BIMTEK NASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional

MARETAPRILMEI
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
01 – 02  Mar  201904 – 05  Apr  201903 – 04  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
04 – 05  Mar  201909– 10  Apr  201907 – 08  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
08 – 09  Mar  201912 – 13  Apr  201910 – 11  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
11 - 12    Mar  201816 – 17  Apr  201914 – 15  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
15 – 16  Mar  201919 – 20  Apr  201917 – 18  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - RabuSelasa - Rabu
18 – 19  Mar  201923 – 24  Apr  201921 – 22  Mei  2019
Selasa - RabuJumat - SabtuJumat - Sabtu
22 – 23  Mar  201926 – 27  Apr  201924 – 25  Mei  2019
Jumat - SabtuSelasa - Rabu
25 – 26  Mar  201928 – 29  Mei  2019
Selasa - Rabu
29 – 30  Mar  2019
TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0 HOTELKOTA
1OASIS AMIRJAKARTA
2IBIS TRANS STUDIOBANDUNG
3EDEN KUTABALI
4ABADI JOGJAYOGYAKARTA
5NAGOYA PLASABATAM
6GOLDEN PALACELOMBOK
7IBIS CITY CENTERMAKASSAR
8TUNJUNGAN PLAZASURABAYA
9ARIA GAJAYANAMALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan KeuanganBimtek Bendahara Implementasi Paket RegulasiBimtek Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan WTP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *